Anggaran Partisipatif : Ideologi dan Manifestasinya (Alternatif dari Porto Alegre, Brazil)

Oleh Aswin Baharuddin*

Abstract

Neoliberalism which implemented in Brazil development is proven as the cause of disparity and structural impoverishment. These agendas of neoliberal development apparently run side by side with the procedural democracy in Brazil. Both of them can’t be separated. This condition caused so many discontents from several groups, mainly from opposition movements both political parties and other leftist social movements. Lastly, this debate comes to an agreement namely to make neoliberalism as a common enemy and struggle for new values of participative democracy as the antitheses of procedural democracy. Those things then manifested in of the city which becomes their bases, namely Porto Allegre. This Alternative development model by launching participatory budgeting program.  Through that program development runs and come from below so that development can be adjusted with people’s need. This program succeeds to increase people welfare and enlarge political participation in Porto Allegre. This success proves that progress in development can be achieved by participation and add more just alternative development model as well.

Keyword: Participative Development, Porto Allegre, Participatory Democracy, Participatory Budgeting .

Sedikit Pengantar

Model pembangungan dengan visi neoliberal saat ini banyak diperdebatkan karena setelah berjalan sekian lama dan dipraktekkan dibanyak tempat ternyata banyak menyebabkan kesenjangan. Kegagalan itu membuat banya pihak memberikan tawaran pembangunan yang lebih berkeadilan. Salah satu alternatif telah berlangsung di Porto Allegre Brazil. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisa model pembangunan partisipatif di Porto Allegre. Tulisan ini akan fokus pada dua pokok bahasan utama terkait model pembangunan tersebut. Pertama tulisan ini akan memberikan gambaran kegagalan praktek pembangunan neoliberal di Brazil dan di bagian kedua akan membahas mengenai alternatif yang digunakan untuk mengatasi dampak dari model pembangunan neoliberal. Diakhir tulisan ini penulis memberikan beberapa catatan penting terkait proyeksi model pembangunan partisipatif di Porto Allegre tesebut.

Neoliberalisme dan Demokrasi

Menurut David Harvey, neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme, paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dan doktrin pasar bebas dalam tradisi ekonomi neo-klasik. Para pendukungnya menempatkan idealisme politik tentang martabat manusia dan kemerdekaan individu, sebagai ‘nilai sentral peradaban.’ Mereka menganggap, nilai-nilai itu menghadapi ancaman bukan saja oleh fasisme, komunisme, dan kediktatoran, tetapi oleh segala bentuk campur tangan negara yang memakai idealisme kolektif untuk menekan kebebasan individu. [1]

Rumusan dasar ini terlihat dalam tulisan-tulisan F. A. Hayek, intelektual terdepan yang membela paham ini. Intinya, Hayek (1960, 1944) menolak segala bentuk intervensi negara karena dianggap membahayakan pasar dan kebebasan politik. Baginya, kebebasan adalah tidak adanya coersion, dan kebebasan paling utama adalah kebebasan ekonomi, yang berarti kebebasan berusaha tanpa kontrol negara. John Gray (1998) menyatakan, karya-karya Hayek bertumpu pada liberalisme klasik, yang menjunjung hak-hak individu dan keutamaan moral dari kebebasan individu, keunggulan pasar bebas dan keharusan pemerintah yang terbatas di bawah supremasi hukum. Rekan Hayek, Friedman (1962) memiliki pandangan sama. Dia menghormati liberalisme abad 19, yang menekankan kebebasan individu dan mendukung laissez faire sebagai cara untuk mengurangi peran negara. Sebaliknya, dia menganggap liberalisme abad 20 seperti yang berkembang di USA, terutama setelah 1930, adalah liberalisme yang terdistorsi oleh intervensi negara.[2]

Lebih lanjut Menurut Friedman (1962), ancaman utama kebebasan adalah pemusatan kekuasaan, karenanya itu, ruang lingkup kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Tugas pokok pemerintah adalah melindungi kebebasan melalui penegakan hukum dan ketertiban, memperkuat kontrak-kontrak swasta, dan melindungi pasar yang kompetitif. Di sini perlu digarisbawahi, perhatian utama Friedman adalah kebebasan dalam konteks ‘competitive capitalism’ (berfungsinya korporasi-korporasi swasta dalam sistem berbasis pasar bebas), yakni sebuah sistem kebebasan ekonomi, untuk kemudian menuju kebebasan politik.[3] Paham ini kemudiaan dimanifestasikan ke dalam beberapa bentuk kebijakan utama. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudiaan dijelaskan dalam Washington Consensus. “Awalnya, ada 10 kata kunci dalam konsensus ini; (1) disiplin fiskal, dengan menjaga defisit serendah-rendahnya, karena defisit yang tinggi akan mengakibatkan inflasi dan pelarian modal; (2) prioritas-prioritas belanja pemerintah, dengan mengurangi atau menghilangkan subsidi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya; (3) reformasi perpajakan; (4) liberalisasi keuangan; (5) nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang harus mengadopsi nilai tukar yang kompetitif agar memacu ekspor; (6) liberalisasi perdagangan, dengan meminimumkan hambatan-hambatan tarif dan perizinan; (7) penanaman modal asing harus dibuat seliberal mungkin karena dapat membawa masuk keuntungan modal dan keahlian dari luar negeri; (8) privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah; (9) deregulasi sektor ekonomi, karena pengaturan pemerintah yang kuat dan berlebihan dapat menciptakan korupsi dan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki akses rendah kepada pejabat-pejabat pemerintah di level lebih tinggi; (10) penghargaan terhadap hak milik harus ditegakkan, karena hukum yang lemah dan sistem peradilan yang jelek dapat mengurangi insentif untuk akumulasi modal (dikutip oleh M.Naim, 2000).”[4]

Dalam perkembangannya, ada penambahan 10 kata kunci baru. (1) Bank Sentral yang independen; (2) reformasi baik terhadap sektor publik maupun tata kelola sektor swasta; (3) fleksibilitas tenaga kerja; (4) pemberlakuan kesepakatan-kesepakatan WTO dan harmonisasi standar-standar nasional dengan standar-standar internasional di dalam kegiatan bisnis dan keuangan, tetapi dengan pengecualian (terutama tentang perburuhan dan lingkungan hidup); (5) penguatan sistem keuangan nasional untuk memfasilitasi liberalisasi; (6) pembangunan berkelanjutan; (7) perlindungan masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial; (8) strategi pengurangan kemiskinan; (9) adanya agenda kebijakan pembangunan nasional; (10) partisipasi demokrasi (dikutip oleh M. Beeson & I. Islam, 2006).[5]

Program yang terakhir disebutkan dalam perluasan agenda Washington Consensus tersebut secara teoretik sangat terkait dengan posisi teoretik yang dipegang oleh Friedman dan Schumpeter. Bagi Friedman dan Schumpeter, pasar bebas dan PEMILU merupakan proses-proses yang saling memperkuat atau yang satu dianggap sebagai penciptaan prakondisi-prakondisi untuk yang lainnya. Jadi liberalisasi ekonomi akan menjadi prakondisi bagi liberalisasi politik dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut ditolak oleh pemikir-pemikir seperti Shapiro, Meiksins Wood dan Overloop yang berpendapat bahwa “muatan demokratis” demokrasi kapitalis adalah produk dari gerakan rakyat dan perjuangan kelas, bukannya elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Hasil dari gabungan antara kapitalisme dan demokrasi tampak sebagai sebuah perkembangan kontradiktif yang ditopang oleh ekuilibrium politik dimana kekuatan-kekuatan demokrasi harus selalu waspada terhadap kecenderungan pola otoritarianisme yang inheren dalam kekuasaan kapitalisme.[6]

Model Demokrasi lainnya adalah demokrasi partisipatif, menurut Coen Husain Pontoh hal ini bisa dilakukan dengan mengubah hubungan kekuasaan yang tadinya sangat elitis dalam era neoliberalisme menjadi berbasis massa. Dengan berbasis massa artinya rakyat terlibat langsung dalam menjalankan dan mengontrol jalannya kekuasaan. Hal tersebut tercermin dalam struktur, program dan komposisi keanggotaannya. Demokrasi dalam era neoliberalisme banyak direduksi makna dan prakteknya menjadi hanya sekedar demokrasi prosedural sehingga berpotensi besar dibajak oleh oligarki. Manifestasi dari demokrasi partisipatoris ini dapat kita lihat dengan kepemilikan dan kontrol buruh atas tempat kerjanya, kontrol ekonomi melalui koperasi, kepemilikan publik dan jaringan antara tempat kerja dan komunitas, atau pendudukan dan penguasaan tanah oleh petani tak bertanah.[7]

Kegagalan Neoliberalisme dan Demokrasi Prosedural di Brazil

Pada tahun 1985 rakyat Brazil merayakan kebebasan mereka dari rezim otoriter militer dan memulai agenda demokratisasi. Demokrasi dan pembangunan kembali perekonomian Brazil kemudian menjadi agenda utama dan kata kunci bagi pemerintah Brazil pasca rezim diktator. Tetapi yang dipraktekkan justru menyalahi nilai demokrasi substansial yang diperjuangkan oleh rakyat Brazil. Pemerintah justru mengkolaborasikan kebijakan-kebijakan Neoliberalisme dengan demokrasi prosedural. Kolaborasi tersebut kemudian melahirkan elit-elit dan oligharki yang men-sabotase demokrasi yang berjalan beriringan dengan para pemodal besar dari luar negeri. Hasilnya adalah potret kesenjangan ekstrim dengan mayoritas penduduk berada dalam posisi yang dirugikan. Berikut saya sajikan potret kesenjangan tersebut dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar yang concern terhadap fenomena ini.

Berdasarkan data hasil penelitian Hilary Wainwright menunjukkan, dari 170 juta penduduk Brazil, lebih dari 52 juta atau sekitar 34 persen-nya masih berada dibawah garis kemiskinan. Dalam hasil penelitian ini juga dipaparkan bahwa pendapatan 1 persen penduduk yang kaya bertambah lebih dari 13,7 persen pendapatan nasional . Jumlah  tersebut sama dengan persentase yang dibagi oleh setengah penduduk miskin Brazil.[8] Pada saat seorang intelektual terkemuka Brazil beraliran sosial demokratik, Fernando Henrique Cardozo terpilih menjadi presiden pada tahun 1994 perubahanpun belum banyak terjadi. Cardozo masih melanjutkan praktek pembangunan Neoliberal warisan pemerintahan sebelumnya. formula Washington Consensus seperti pembukaan pasar domestik bagi barang-barang dari luar, pelaksanaan privatisasi BUMN, menghapus hambatan modal untuk berlalu lalang dan penerapan tingkat suku bunga yang tinggi masih secara tekun di-amini oleh pemerintahan Cardozo.

Dampak dari konsistensi pelaksanaan model pembangunan berbasis Neoliberal tersebut adalah kesenjangan ekstrim yang bercorak kelas. Paket-paket kebijakan tersebut secara struktural telah berhasil membuat kesejahteraan hanya teralokasi kepada elit dan peengusaha yang diuntungkan dari praktek pembangunan ini. Menurut harian Folha de Sao Paulo, “kesenjangan di Brazil meningkat antara tahun 1992 dan 1998, dan proporsi upah untuk pendapatan nasional menurun dari 44 persen GDP pada tahun 1993 menjadi 36 persen GDP pada akhir dekade”.[9] Data tentang kegagalan rezim demokratik yang menjalankan pembangunan dengan neoliberalisme sebagai acuannya ini juga diungkapkan oleh Luiz Carlos Delorme Prado dan Leonardo Weller. Program privatisasi misalnya, setelah negara melepas kepemilikannya kepada swasta bermodal besar, para pemilik baru ini dengan alasan efisiensi melakukan pemecatan massal terhadap buruh.[10]

Kondisi masyarakat Brazil semakin terpuruk setelah negara menghentikan tanggung jawab sosialnya dengan dalih yang sama dengan para pengusaha pengejar rente di atas. Dampaknya dirasakan langsung oleh penduduk Brazil, sejak tahun 1990an, jumlah pegawai sektor publik berkurang sebesar 43,9 persen. Perusahaan-perusahaan yang dulunya dimiliki negara, setelah dialihkan kepemilikannya kepada swasta, kehilangan lapangan kerja sebanyak 560 ribu pada semua level dari tahun 1989 hingga 1999. Jumlah pengangguran dari dengan delapan atau lebih tahun pendidikan (terdidik) meningkat menjadi 620 persen. Jumlah tersebut jauh lebih besar melampaui tingkat pengangguran dengan kurang dari satu tahun pendidikan yang hanya tumbuh 189 persen.[11]

Kekacauan perekonomian Brazil ditambah lagi oleh terus membengkaknya hutang negara, baik domestik maupun luar negeri. Hutang luar negeri Brazil pada tahun 1994 tercatat sebesar US$ 148 milyar bertambah menjadi US$ 226 milyar pada tahun 2001. Dampak lanjutan dari hutang luar negeri ini adalah berkurangnya anggaran sektor publik karena 10 persen dari GNP harus digunkan untuk membayar bunga hutang lura negeri tersebut ((periode 1994-2001). Selain terjerat hutang luar negeri, pemerintah Brazil juga terus menerus menambah jumlah hutang domestic. Meskipun pemerintah Brazil tidak mengivestasikan modalnya kedalam bisnis swasta, tapi hutang domestik pemerintah justru meningkat drastis setelah tahun 1994. Antara tahun 1994 hingga 2001, hutang domestik tumbuh  sebesar 330 persen, dari BRL 153 milyar pada tahun 1994 menjadi BRL 661 milyar ditahun 2001.[12]

Praktek-praktek kebijakan neoliberal yang diyakini oleh pemerintah Brazil sebagai jalan menuju kesejahteraan tersebut secara jelas telah menghasilkan kekacauan multisektor. Praktek kebijakan yang tidak berpihak kepada mayoritas rakyat tersebut tentulah bukan hasil dari demokrasi yang diinginkan rakyat Brazil. Hak-hak demokratik rakyat dalam model pembangunan neoliberal ini direduksi sedemikian rupa hingga kehilangan substansinya. Hak-hak rakyat kemudian hanya disalurkan melalui agenda-agenda prosedural seperti PEMILU, tapi setelah itu rakyat seperti sudah menyerahkan keselurahan hidupnya pada elit-elit berkuasa yang terpilih. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana rakyat Brazil sekali lagi jatuh ke dalam kediktatoran yang memasung nilai-nilai demokrasi. Kalau sebelumnya hak demokraktik mereka direnggut oleh pemerintahan diktator militeristik, sekarang rakyat Brazil terjajah oleh kediktatoran Pasar (baca: Neoliberalisme).

Anggaran Partisipatif : Ideologi dan Manifestasinya

Kegagalan neoliberalisme dan demokrasi prosedural dalam menciptakan kebebasan yang hakiki serta kesejahteraan bagi masyarakat luas menimbulkan banyak ketidakpuasan dan berbagai gagasan untuk melakukan perubahan dan memberi gagasan model pembangunan alternatif. Dalam konteks pembangunan di Brazil, gagasan yang muncul kemudian tidak terlepas dari pengalaman buruk Brazil di dua masa yang berbeda yakni, rezim diktator militer dan rezim demokraktik dengan model pembangunan neoliberal. Dalam catatan Coen Husain Pontoh, upaya untuk mencari alternatif tersebut dapat kita telusuri melaui perdebatan panjang antar gerakan-gerakan kiri di Brazil.

Perdebatan itu melibatkan partai-partai politik seperti Partido Democratico Trabalhista (Democratic Workers Party, PDT), Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party), dan juga turut aktif dalam perdebatan ini adalah gereja radikal, serikat-serikat buruh, Kristen kiri, gerakan-gerakan sosial dan kaum Marxist militan yang beraliran Trotskyst, Castroist, dan Maoist. Perdebatan tersebut mengkristal pada pembentukan Partido dos Trabalhadores (Workers Party/PT) pada tahun 1980. Tujuan dari pembentukan partai ini adalah mengemansipasi kelas pekerja dengan model yang berbeda dari Stalinisme dan sosial demokrasi. Menurut Raul Pont, mantan direktur serikat guru, ideologi yang di anut PT adalah Demokrasi Sosialis.[13]

Momentum untuk menjalankan model pembangunan alternatif  ini akhirnya bisa diwujudkan oleh PT setelah berhasil memenangkan PEMILU pada tahun 1988 di tiga kota berpenduduk besar yakni, Porto Allegre, Medianeira Horizonte, dan Belem. Kemenangan tersebut tidak lepas dari semakin dirasakannya kegagalan pembangunan neoliberal dan semakin terkonsolidasinya PT sehingga berhasil membangun partisipasi politik rakyat. Setahun setelah terpilih, Olivio Dutro walikota dari PT menggulirkan kebijakan Orcamento Participativo (Anggaran Partisipatif). Pembahasan mengenai program Anggaran Partisipatif akan saya bagi menjadi tiga pokok pembahasan. Pertama saya akan membahas apa, bagaimana dan siapa saja aktor yang menjalankan program ini, kedua adalah mengenai ideologi pembangunan dari program ini serta yang terakhir adalah bagaimana hasil dari program Anggaran Partisipatif ini.

Menurut defenisi Sergio Baierle[14] Anggaran Partisipatif ini adalah kontrak sosial dari bawah berbasis partisipasi langsung dalam menyusun anggaran yang berkeadilan. Menurut Baierle, Anggaran Partisipatif ini bukanlah sekedar program pemerintah tetapi lebih luas lagi merupakan proses menuju pembangunan kontrak sosial baru. Dari penjelasan tersebut dapat kita analisa bahwa pelaksanaan program ini keseluruhan prosesnya baik sejak perencananaan/penyusunan bahkan sampai dengan pengawasan berbasis pada partisipasi massa disetiap fasenya. Hal ini tentunya penting untuk dilihat adalah partisipasi ini merupakan antitesa dari model-model demokrasi prosedural yang berjalan di Brazil.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana program ini dilaksanakan dan siapa saja aktor yang menjalankannya. Secara garis besar pelaksanaan program ini berjalan dalam 3 tahapan utama. Dari penyusunan hingga disepakati, Anggaran partisipatif ini sebelumnya memilih langsung delegasi mereka untuk dewan rakyat. Dewan rakyat ini merupakan perwakilan dari asosiasi-asosiasi komunitas dan kelompok-kelompok lokal lainnya. tetapi keberadaan dewan rakyat ini sama sekali tidak membatasi partisipasi langsung warga karena warga juga terlibat langsung dalam diskusi-diskusi terkait penyusunan Anggaran Partisipatif ini. Tahapan-tahapan tersebut meliputi Sosialisasi, diskusi dan memilih proposal anggaran pemerintah dalam dewan Anggaran Partisipatif, dan meminta persetujuan dari walikota dan parlemen lokal.

Pada masa sosialisasi warga diberikan informasi-informasi penting terkait penyusunan anggaran ini. Sosialisasi ini mendiskusikan anggaran kota, keterbatasan dan alternatif-alternatifnya. Diskusi ini berlangsung dalam 2 putaran utama serta banyak diskusi sisipan yang hasilnya berupa prioritas-prioritas alokasi dana. Tahapan kedua adalah diskusi dan pemilihan proposal anggaran, pada tahapan ini dewan akan menguji apakah aturan sudah terpenuhi. Tahap ketiga adalah meminta persetujuan walikota dan parlemen lokal. Proposal yang disusun sejak awal tersebutlah yang kemudian dijadikan indikator untuk mengontrol alokasi anggaran. Pelaksanaan Anggaran Partisipatif ini tidak berhenti sampai disitu tetapi terus dievaluasi dan dikontrol melalui diskusi-diskusi forum regional secara tematik.

Anggaran Partisipatif ini haruslah dilihat sebagai manifestasi dari sebuah idiologi pembangunan bukan sekedar dianalisis sebagai sebuah metodologi teknis dalam menjalankan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan dari program ini tidak bisa dilepaskan dari gagalnya model pembangunan neoliberal, dalam artian program ini merupakan sebuah gerakan melawan neoliberalisme. Upaya untuk melakukan demokratisasi disemua sektor termasuk perekonomian melalui anggaran partisipatif ini juga merupakan kritik terhadap demokrasi prosedural yang hadir untuk memuluskan jalannya agenda-agenda neoliberal. Upaya membangun partisipasi ini juga untuk menanggulangi kesenjangan kelas yang terjadi secara struktural dan semakin parah setiap harinya.

Anggaran partisipatif inipun akhirnya memberikan dampak psoitif dalam pembangunan kota Porto Allegre. Program ini berhasil menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan utama warganya. Hal ini terlihat dengan semakin besarnya anggaran yang dialokasikan untuk perumahan yang merupakan kebutuhan dasar warga. Program inipun mulai dicontoh dibanyak tempat bahkan Bank Dunia secara khusus memberikan pujian atas keberhasilan program ini. Secara politik program ini juga mampu menghapus sekat-sekat ideologis antar partai politik di kota tersebut.

Beberapa Catatan tentang Anggaran Partisipatif di Porto Allegre

Neoliberalisme yang dipraktekkan dalam pembangunan Brazil terbukti telah menyebabkan kesenjangan dan pemiskinan struktural. Agenda-agenda pembangunan neoliberal ini ternyata berjalan beriringan dengan demokrasi prosedural. Di Brazil, kedua fenomena tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kondisi ini menyebankan munculnya banyak ketidakpuasan di berbagai kalangan di Brazil, terutama dari gerakan-gerakan oposisi baik partai politik maupun gerakan sosial berhaluan kiri. Akhirnya pergulatan gagasan berujung pada sebuah kesepakatan yakni menjadikan neoliberalisme sebagai musuh utama dan mengusung nilai-nilai demokrasi partisipatif sebagai antitesa terhadap demokrasi prosedural.

Kesemua hal tersebut kemudian dimanifestasikan di salah satu kota yang menjadi basis mereka yakni Porto Allegre. Model pembangunan alternatif ini dimulai dengan meluncurkan program Anggaran Partisipatif. Melalui program tersebut masyarakat dapat terlibat langsung dalam penyusunan anggaran kota secara aktif. Melalui program ini pembangunan berjalan atau berasal dari bawah sehingga pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan taraf hidup dan partisipasi politik di Porto Allegre. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kemajuan dalam pembangunan dapat terlaksana dengan partisipasi serta menambah alternatif Pembangunan yang Berkeadilan.

Ada beberapa catatan yang penting untuk kita tekankan dalam proses pembangunan partisipatif di Porto Allegre ini. Yang pertama adalah, model pembangunan ini belum berjalan secara luas, masih di beberapa daerah saja belum diadaptasi secara nasional. Padahal model pembangunan seperti ini terbukti lebih baik ketimbang visi dominan dalam pembangunan-pembangunan negara-negara dunia yakni Neoliberalisme. Makanya penting untuk kembali memformulasikan kebijakan seperti ini agar dapat berjalan secara nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut kekuasaan pada skala nasional harus terlebih dahulu diambil alih dari para pengusung neoliberalisme. Berikutnya yang perlu diwaspadai adalah upaya-upaya untuk memisahkan program ini dari ideology awalnya. Apabila itu terjadi program ini akan direduksi menjadi sekedar kebijakan pemerintahan yang bersih dan transparan tanpa berpretensi untuk menyelesaikan akar masalahnya yakni model pembangunan kapitalistik.

*Penulis adalah alumni Jurusan Hubungan Internasional Unhas, kini sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjahmada pada jurusan yang sama.

Daftar Pustaka

Mas’oed, Mohtar. 1998. Merkantilisme dan Strukturalisme: Gagasan Anti Liberal,Bahan Kuliah FISIPOL Universitas Gadja Mada: Yogyakarta.

Engels, Frederick. 2006. Tentang Kapital Marx, Penerbit Ultimus dan Yayasan AKATIGA: Bandung, hal. 86-87

Winarno, Budi. 2009. Pertarungan Negara VS Pasar, Medpress: Yogyakarta.

Sugiono, Muhadi. 2006. Kritik Antonio Gramsci tehadap Pembangunan Dunia Ketiga. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal. 97-98.

Harvey, David .2009. Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis. Resist Book: Yogyakarta,

Hiariej, Eric.2005. Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto:Pertumbuhan dan Kebangrutan Kapitalisme Orde Baru. IRE Press: Yogyakarta.

Petras, James dan Henry Veltmeyer. 2002. Imperialisme Abad 21. Kreasi Wacana: Yogyakarta.

Baswir, Revrisond. 1999. Dilema Kapitalisme Perkoncoan.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Pontoh,Coen Husain dkk. 2005. Gerakan Massa Menghadang Imperialisme Global. Penerbit Resist Book: Yogyakarta.

Pontoh, Coen Husain.2005. Malapetaka Demokrasi Pasar. Penerbit Resist Book: Yogyakarta.

Sumber Internet

Arianto Sangaji,2009. Neoliberalisme. http://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1.html , Diakses Pada 21 januari 2011.

---

[1] David Harvey,2009. Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis. Resist Book: Yogyakarta, hal. 3.

[2] Arianto Sangaji,2009. Neoliberalisme. http://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1.html , Diakses Pada 21 januari 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Petras, James dan Henry Veltmeyer. 2002. Imperialisme Abad 21. Kreasi Wacana: Yogyakarta. Hal. 193

[7] Pontoh,Coen Husain dkk. 2005. Gerakan Massa Menghadang Imperialisme Global. Penerbit Resist Book: Yogyakarta. Hal.xi

[8] Ibid. hal. 41

[9] Ibid. hal. 42

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid. hal. 44

[14] Sergio Baierle adala aktivis Cidade, salah satu LSM yang aktif menyusun program Anggaran Partisipatif di Brazil

Baca selengkapnya »

Analisa Marxian dalam Ekonomi-Politik Globalisasi

Oleh M. Chairil Akbar Setiawan*

Terminologi globalisasi secara umum merujuk pada suatu fenomena integrasi dan intensifikasi aktifitas ekonomi-politik negara-negara ke dalam bentuk sistem ekonomi berbasis pasar. Globalisasi bergerak sangat jauh dengan mengeliminir sekat teritorial dan menembus hambatan proteksionisme yang selama ini cenderung dipraktekkan di banyak negara. Eskalasi relasi ekonomi ini dipicu oleh sebuah proyek global yang menjanjikan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat dunia. Secara empirik, globalisasi menjanjikan ruang dan kesempatan yang luas bagi penciptaan peluang ekonomi dan bisnis lewat aliran perdagangan, investasi, dan industrialisasi. Hal ini semakin jelas terlihat paska perang dingin tahun 1990. Kecenderungan hubungan internasional telah bergeser sangat signifikan ke arah pola yang sangat ekonomistik. Hubungan interdependsensi adalah tren yang didorong sebagai pemicu kerjasama ekonomi yang lebih maksimal. Sejumlah institusi internasional dibangun berikut kesepakatan-kesepakatannya  dalam rangka mencetak formasi dunia yang lebih berkembang dan maju. Oleh karenanya, pada konteks ini globalisasi menjadi semacam logika bersama (common sense) bahwa dunia wajib memasuki babak baru dan meninggalkan realitas lama berupa agresi militer, konflik, dan perang.

Sekilas deskripsi di atas menunjukan bahwa globalisasi bergerak bersama komitmen kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat dunia. Hal ini juga diperkuat oleh sejumlah pernyataan diplomatik dan propaganda perluasan agenda pasar bebas di banyak negara. Sehingga apa yang dihasilkan dari diskursus dan fenomena globalisasi adalah realitas yang berwajah tunggal. Hal inilah yang justru menghasilkan pertentangan dari sebagian kelompok yang skeptik atau bahkan menolak globalisasi. Peristiwa politik terkenal di Seattle 1999 di AS menjadi pukulan telak sekaligus indikator nyata bahwa globalisasi mendapatkan kecaman dan serangan tajam. Untuk mengawali polemik dan pembongkaran terhadap proyek globalisasi dengan doktrin neoliberalismenya, ada sebuah pertanyaan sederhana: Apakah memang globalisasi merupakan fenomena alamiah sebagai bentuk evolusi sejarah? Ataukah ia tidak lebih sebagai produk yang dicetak dari skenario segelintir pihak dengan selubung kepentingan tertentu?

Untuk menganalisa globalisasi dari kacamata yang berbeda ada sejumlah perspektif yang dapat dikedepankan. Marxisme adalah salah satunya. Tradisi pemikiran Marxian dikenal secara keras menentang legitimasi dan justifikasi a la liberalisme ekonomi sejak abad kapitalisme mulai berjaya di eropa. Marxisme mendesain kritik dan sorotannya terhadap kapitalisme global (globalisasi neoliberal) dengan cara yang berbeda dan sangat tipikal. Gagasan dan praktek kapitalisme perlu dipahami bukan hanya sebagai mekanisme atau tata kelola ekonomi an sich tapi juga berusaha melampaui itu. Dominasi dan eksploitasi yang selama ini terselubung dalam tubuh kapitalisme adalah sasaran utama serangan tradisi pemikiran ini.

Globalisasi dalam perspektif marxisme

Untuk memahami gagasan marxisme maka perlu diawali dengan pemahaman tentang instrumen filosofsinya. Marx merumuskan sebuah kerangka berpikir yang disebut dengan materialisme dialektika historis. Filsafat ini secara umum memandang realitas sosial sebagai produk dari dialektika kondisi material (faktor produksi dan mode produksi) dalam konteks antagonisme kelas. Sejarah formasi masyarakat dibentuk oleh aktifitas ekonomi manusia dengan wujud produksi. Secara sederhana diartikan bahwa fenomena sosial lahir dari segenap perubahan kondisi atau lingkungan dimana basis ekonomi menjadi faktor esensial yang mempengaruhi tatanan dan dinamika peradaban manusia. Kondisi materiallah yang melahirkan pola pikir dan kesadaran manusia bukan sebaliknya. Marx menyatakan :

“In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the general process of social, political and intellectual life.”[1]

Secara historis, globalisasi diyakini sebagai langkah sistematis dari para pemilik modal dan elit- elit politik yang menjadi afiliasinya. Sejak beberapa dekade yang lalu aktifitas perdagangan telah mewarnai tahap baru perkembangan dinamika ekonomi dunia. Perdagangan dan investasi yang massif digerakkan oleh negara-negara imperial pada dasarnya berdiri diatas prinsip monopoli dan dominasi. Sumber utama kritik marxisme berasal dari kapitalisme. Inilah sistem ekonomi yang diklaim sebagai pola penghisapan manusia.

Menurut riset Hirst dan Thompson, pada abad 14 telah berdiri dan berjalan sebuah perkumpulan dagang dari Jerman bernama hansaetic league. Perusahaan ini menjalankan operasi ekonominya di wilayah eropa barat. Pada akhir abad yang sama juga, sekitar 150 bank dari Italia sudah menjalankan usahanya di berbagai negara. Selanjutnya, pada abad 17 dan 18 negara-negara mulai ikut aktif mendukung berdirinya perusahaan-perusahaan dagang kolonial, seperti dutch east india company, british east india company,mucovy company, royal Africa company, dan Hudson bay company. Semua perusahaan ini mempelopori perdagangan berskala besar di wilayah yang kelak menjadi wilayah jajahan yang penting.[2]

Berdasarkan fakta sejarah ini, James Petras lalu membagi tahapan perkembangan globalisasi dalam 3 fase.  Fase pertama dimulai ketika abad 15 bersamaan dengan ekspasnsi negara-negara Eropa dan tumbuhnya kapitalisme, kolonialisme di sejumlah negara di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bangsa kulit putih juga menunjukan superioritas dengan menaklukan daerah-daerah seperti Amerika Utara dan Australia. Dengan demikian, globalisasi adalah proyek besar yang berdampingan dengan imperialisme negara Eropa yang menindas dan menghisap dunia ketiga. Fase kedua, globalisasi dibangun di era inter imperial trade (perdagangan antar kaum imperialis). Hal ini direfleksikan dari perdagangan dan kerjasama antar kelompok Negara maju seperti sesama negara Eropa, lalu dengan Amerika, Jepang, yang akhirnya membentuk blok ekonomi dan kooperasi yang kuat. Pada konteks ini, globalisasi mengarah pada kompetisi dan kolaborasi antar negara dan perusahaan multinasional dalam mengeksploitasi pasar yang ada.

Pada fase ketiga, globalisasi akhirnya melangkah pada fase international trade (perdagangan internasional). Pada fase inilah terjadi intensifikasi perdagangan internasional dengan skala dan cakupan yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Negara-negara maju dan MNC memainkan peranan yang sangat krusial dalam membentuk tatanan ekonomi politik global hari ini. Di kemudian hari, eksistensi dan pengaruh lembaga-lembaga keuangan internasional ikut mewarnai hegemoni globalisasi neoliberal. Arus neoliberalisme mulai berjaya sejak dekade 1980an sampai sekarang. Ide dan resep kebijakan neoliberal banyak disebarluaskan oleh lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, WTO, atau G8. sehingga terjadilah perombakan besar-besaran dalam skema kebijakan ekonomi-politik banyak negara di dunia.

Sebelum beranjak lebih jauh pada pandangan Marxian terhadap globalisasi, maka ada baiknya menengok konsep dasar ekonomi kapitalisme menurut Marx yang disebut dengan akumulasi Kapital. Hal ini menjadi penting karena akumulasi Kapital adalah bagian inheren dalam globalisasi ekonomi. Dalam kapitalisme terdapat dua jenis reproduksi. Yang pertama adalah reproduksi sederhana dan yang kedua akumulasi kapital. Reproduksi sederhana adalah proses penciptaan nilai lebih lewat produksi tanpa upaya reproduksi kapital lewat investasi. Artinya nilai lebih atau profit langsung dipakai habis untuk kebutuhan si kapitalis. Sedangkan akumulasi kapital mengarah pada watak produksi yang berupaya terus mereproduksi kapital lewat investasi. Jadi keuntungan yang diperoleh akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas usaha dan skala produksi. Pada akhirnya, terjadilah penumpukan nilai lebih atau keuntungan. Kapital mesti mengalir dari suatu tempat, lokasi, wilayah, negara ke tempat, lokasi, wilayah, dan negara berbeda. Jika tidak, produksi kapitalis akan bangkrut.[3]

Ketika menganalisa globalisasi, terdapat sejumlah poin substansial yang diperoleh berdasarkan cara analisa Marxian. Pertama, proses masifikasi kegiatan ekonomi yang berwujud globalisasi dicirikan oleh pembagian kerja internasional. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari praktek kapitalisme dalam masyarakat. Relasi produksi kapitalisme bersifat hierarkis dan timpang yang kemudian berujung pada pembagian kerja sosial. Formasi sosial dibelah oleh dua kutub kelas yaitu kelas yang menguasai dan mengontrol faktor-faktor produksi dan kelas yang tidak punya apa-apa kecuali tenaga kerjanya yang dijual. Konteks ini juga berlaku pada interaksi ekonomi di level global. Kelas kapitalis yang berada di negara imperial maupun non-imperial mengontrol bentuk pembagian kerja. Mereka mendesain pola kerja dengan menciptakan investasi dan industrialisasi di negara-negara miskin. Tenaga kerja buruh murah dimanfaatkan untuk maksimalisasi perolehan profit dan kemudian dibawa keluar ke negara asal kapitalis atau investor. Pola kerja ini dibungkus rapi dalam kerangka kerjasama ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Padahal posisi negara miskin jelas sangat inferior dan berfungsi sebagai pemasok tenaga buruh murah bagi korporasi dan negara-negara imperial. Sehingga, pada dasarnya kerja para buruh industrial adalah gejala utama dari semakin masifnya arus kapitalisme.

Yang kedua, perluasan atau ekspansi pasar. Logika kerja kapitalisme adalah mendorong proses produksi yang tanpa batas. Prinsip ini dibangun oleh kerangka kapitalisme yang tidak boleh terinterupsi oleh batasan dan campur tangan Negara. Pasar hanya dapat berjala maksimal dan efektif jika dituntun oleh mekanisme internalnya sendiri. Pada gilirannya, hal tersebut secara otomatis menstimulir pembukaan pasar pasar baru. Kombinasi antara keseimbangan kapasitas produksi dengan tingkat konsumsi beserta akumulasi kapital akan menciptakan potensi krisis dalam pasar domestik. Hal ini terjadi karena barang yang diproduksi dalam skala massif tidak akan pernah dapat terserap sepenuhnya oleh pasar dalam negeri. Dengan demikian, satu-satunya opsi adalah ekspansi pasar. Penciptaan pasar baru adalah kunci bagi akumulasi dan maksimalisasi profit. Perluasan produksi dan pasar merupakan karakter dasar kapitalisme dalam sejarahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marx :

‘’The bourgeoise cannot exist without constantly revolutionizing the instrument of productions,and thereby the relation of productions and with them the whole relation of society…the bourgeoise during its rule of scarce one hundred years has created more massive and more colossal productive forces than have all preceeding generations together”[4]

Pada titik inilah, alasan atas imperialisme dan kolonisasi menjadi sangat rasional. Dalam beberap abad, dunia pernah dikontrol oleh sejumlah negara imperial seperti Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, atau Perancis. Mereka melakukannya demi akumulasi kapital sekaligus mengobati krisis internal dalam pasar domestiknya. negara koloni menjadi sumber penghasil faktor-faktor produksi, tenaga buruh, juga pasar yang cukup potensial. Eksploitasi dan penjarahan ini berlangsung secara terbuka maupun terselubung. Dahulu imperialisme ditopang oleh agresi militer dan perang namun sekarang dominasi kapital dijaga dan ditegakkan oleh hegemoni yang disertai dengan sejumlah intimidasi politik dan manipulasi. Namun begitu, kekuatan militer dan agresi masih menjadi opsi alternatif jika cara pertama gagal. Kasus ini terlihat dari invasi AS yang didukung oleh negara kaya lainnya ke Afganistan 2001 dan Irak 2003. Fakta paling mencolok dari eksploitasi modern adalah kejayaan korporasi raksasa internasional yang telah menjadi kekuatan utama ekonomi dunia.

Yang ketiga adalah analisis kelas. Globalisasi dalam kerangka marxisme bukanlah fenomena lazim dengan misi membawa kemakmuran bagi semua pihak tapi lebih sebagai sebuah proyek kelas. Analisa kelas adalah salah satu tinjauan paling penting dalam perspektif marxisme. Tatanan kapitalisme adalah bentuk evolusi dari kontradiksi ekonomi-politik yang berbasis pada antagonisme kelas. Pertentangan kelas dalam masyarakat yakni antara borjuasi dan proletar adalah sumbu dari lahirnya bentuk atau corak peradaban modern. Gagasan ini secara frontal menolak dan menyerang asumsi bahwa formasi sosial dibengun oleh dialektika ide, kerjasama, atau analisa lain yang berlandaskan pada perubahan mekanis sejarah. Sehingga dalam melihat sejarah, peran dan eksistensi kelas menjadi sangat esensial dalam pandangan kaum Marxian. Sebgaimana yang dinyatakan oleh Marx dalam german ideology dan communist manifesto :

“The ideas of rulling class are in every epoch are the rulling ideas…the rulling ideas are nothing more than the ideal expression of the dominant material relationship which make the one class the rulling one, therefore, the idea of its dominance”[5]

Dalam konteks globalisasi pun wajib dilihat berdasarkan analisis kelas. Terbangunnya tatanan imperium kapital dunia adalah rekayasa dari kelas borjuasi yang diwakili oleh korporasi raksasa, bank swasta, dan didukung oleh elit-elit politik berhaluan neoliberal. Proyek kelas ini bertujuan untuk mereproduksi ketergantungan struktural dan akumulasi kapital di negara-negara miskin. Seperti pada proyek kapitalisme lain (moderninsasi, industrialisasi, pembangunan, dan kolonialisme) bentuk imperialisme selalu mengandung kontradiksi yang selanjutnya membentuk kekuatan-kekuatan oposisi dan resistensi yang dalam keadaan tertentu mampu merusak proses akumulasi modal dan juga sistem yang menjadi tempatnya bergantung.[6]

Substansi lain dari analisis kelas yaitu perkembangan masyarakat merupakan produk dari konflik kelas yang berujung pada kekerasan dan negasi. Kemenangan neoliberalisme lewat globalisasi tidak hanya bisa dilihat dari hegemoniknya propaganda dan doktrin neoliberal dalam mendominasi wacana pembangunan ekonomi. Jika hanya bertumpu pada analisis ini maka sama halnya memandang bahwa transformasi sosial berasal dari atas lewat instrumen ide. Hal ini jelas bertentangan dengan dialektika ekonomi-politik yang terjadi lewat perebutan dan perang. Fakta menunjukan bahwa penggunan cara-cara koersif lewat kekerasan adalah bidan yang melahirkan babak baru sejarah dan langkah awal pembentukan tatanan sosial yang berbeda. Imperialisme dan kolonialisme hanya bisa terjadi lewat penundukan dengan senjata dan militer.

Salah satu contoh paling relevan untuk pandangan ini adalah fenomena hubungan buruh industrial dengan perusahaan di AS pada era great depression dekade 1930-an.  Dibawah pemerintahan Franklin Delano Rosevelt relasi antara buruh dan perusahaan serta pemerintah bisa dikatakan sangat dekat dan cukup ”harmonis”. Hal ini disebabkan oleh kuatnya tekanan dan oposisi kelas pekerja dalam wadah serikat pekerja yang menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja. namun kondisi berubah drastis ketika fase malaise berakhir paska perang dunia kedua. Masyarakat di AS termasuk kelas pekerja relatif mampu menikmati kehidupan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kelas pekerja terlena oleh gaya hidup borjuis dan perbaikan upah. Ternyata hal ini berdampak sangat serius pada politik organisasi kelas pekerja. Serikat pekerja mulai melemah ditandai oleh penurunan sangat signifikan pada jumlah anggota serikat pekerja dan aktifitas politiknya. Akhirnya bencana pun datang! Dunia kembali diguncang krisis pada dekade 1970-an. Kapitalisme kembali diterjang krisis siklikalnya dan ikut menyapu kehidupan masyarakat AS. Momentum ini akhirnya menjadi gerbang masuknya ide dan implementasi neoliberalisme. Dibawah pemerintahan Ronald Reagen, AS secara drastik memutar haluan ekonomi-politiknya dari model Keynessian menuju neoliberalisme. Kebijakan berwatak neoliberal dijalankan tanpa resistensi apa-apa akibat melemahnya posisi politik serikat pekerja. Dan ketika mencoba melawan proyek pasar bebas Reagan, kelas pekerja justru semakin terpojok dan dilumpuhkan. Aksi pertama Reagan, yang kemudian menjadi penanda kebangkrutan gerakan buruh AS, ketika ia memecat 11.345 buruh PATCO (Professional Air Traffic Controllers Organization) yang terlibat dalam demonstrasi pada 3 Agustus 1981. Hanya 500 anggota PATCO yang diterima kembali (rehired) untuk bekerja.[7] Fenomena yang sama juga terjadi inggris dan banyak negara eropa lainnya. Tidak ada resistensi dan pertentangan yang muncul dari kelas pekerja karena posisi mereka semakin lemah oleh pemerintahan yang memasung perjuanagan buruh secara militeristik. Di Amerika Latin, kekuatan oposisi dilenyapkan oleh rezim yang dikenal sangat dekat dengan AS dan pro pasar bebas. Kudeta dan penggulingan kekuasaan pemerintahan populis adalah hal yang cukup lumrah di kawasan ini. Kasus dengan substansi yang sama juga menimpa Indonesia. Kemenangan kelas borjuasi diperkuat oleh semakin memudarnya radikalisasi dan aksi langsung dari gerakan buruh yang justru juga diperparah oleh fragmentasi gerakan dan politik kooptasi dari rezim neoliberal di Indonesia.

Keempat adalah teori imperialisme dalam tradisi Marxian. Teori imperialisme pada prinsipnya menggambarkan realitas dominasi kapital yang digerakan oleh sistem dan metode dalam tubuh kapitalisme demi mencapai akumulasi kapital. Fenomena ini pada gilirannya mewajibkan eksploitasi dan penjarahan di negara-negara miskin atau pada level kelas pekerja yang dimobilisir oleh kekuatan politik negara dan militer. Pada dasrnya Karl Marx sendiri tidak pernah memformulasikan teori imperialisme.[8] Namun begitu Marx telah meletakan sejumlah poin penting menjadi landasan terbentuknya teori imperialisme. Beberapa pemikir Marxist merumuskannya adalah Vladimir Lenin, Rudolf Hilferding, Nicolai Bukharin, Rosa Luxemburg, Immanuel Wallerstein, Ander Gunder Frank, dan sejumlah pemikir lainnya. Mereka menggunakan konsep-konsep yang ditulis oleh Marx dalam Das Capital seperti sentralisasi dan konsentrasi kapital, ekspor kapital, perdagangan dunia dan kolonialisme.

Lenin terkenal dengan pemikirannya bahwa tahap tertinggi kapitalisme termanifestasi dalam bentuk imperialisme. Lenin menyatakan bahwa ekspor kapital merupakan salah satu fondasi penting dari imperialisme. Ekspor kapital dari negara maju yang sudah sangat berkembang industrinya ke negara-negara yang belum punya dan belum maju industrinya telah menjadi langkah awal dominasi kapitalisme. Ekspor kapital industrial ini didorong oleh motif bahwa pasar dalam negeri dianggap tidak potensial lagi untuk mencapai akumulasi kapital. Reproduksi industri di tempat-tempat baru juga dipicu oleh ongkos buruh murah, bahan baku banyak, dan juga daerah pemasaran baru. Dalam konteks kekinian fenomena ini disebut dengan investasi asing langsung atau foreign direct investment. Lalu ada kontribusi teoritik berasal dari Luxemburg. Fokus pemikirannya terletak pada bahwa imperialisme dicirikan oleh produksi komoditas yang akan terus meluas sehingga ekspansi pasar menjadi keharusan termasuk dengan cara perang sekalipun. Rudolf Hilferding menawarkan tesis bahwa akumulasi kapital dalam imperialisme terjadi dalam bentuk kapital keuangan. Tesisnya merujuk pada pemberian kredit atau pinjaman dari institusi finansial ke industri-industri manufaktur. Penggelumbngan kapital diperoleh lewat bunga hutang. Dewasa ini gagasan Hilferding dapat disebut dengan finansialisasi.

Kelima, krisis internal dalam tubuh kapitalisme. Dalam sejarah dunia, kapitalisme telah diterjang oleh sejumlah krisis parah. Ada dua pendapat yang mengemuka tentang gagasan ini. Pertama, krisis ini adalah proses alamiah dari perkembangan kapitalisme sehingga krisis ini bersifat siklikal. Kedua, pendapat bahwa krisis ini merupakan cacat inheren yang eksis dalam struktur dan mekanisme dasar kapitalisme. Marx banyak membahas krisis ini lewat analisa ekonomi dalam karyanya Das Capital. Misalnya kecenderungan tingkat profit yang selalu turun pada kapitalisme, over-produksi, dan keterbatasan pasar. Marx menyatakan:

“Krisis yang terjadi dalam tubuh Kapitalisme merupakan bagian dari pertentangan yang tak terdamaikan antara tenaga-tenaga produktif (teknologi, ilmu pengetahuan, alat-alat kerja, skill) dengan hubungan produksi yang karena kepemilikan pribadi atas alat produksi-menindas dan eksploitatif; sebuah krisis inheren (dalam dirinya sendiri) yang menunggu ledakan penentuan-berikut syarat-syarat objektif maupun subyektifnya. Pemulihan krisis yang selalu dengan memotong tingkat kesejahteraan hidup rakyat (miskin), kaum buruh, bahkan kemakmuran para kapitalis dan fungsi pelayanan negara, tidak lain merupakan penundaan akan akumulasi krisis yang menghancurkan. Dalam sejarah perekonomian kapitalis, perubahan kebijakan krisis merupakan usaha konsolidasi dan penundaan krisis yang lebih parah”[9].

Dampak globalisasi adalah kesenjangan kelas

Malaui laporan UNDP pada tahun 1992, memperkirakan bahwa 20% populasi dunia yang tinggal di negara-negara maju memperoleh 82,7% kekayaan dari total pendapatan dunia, sementara 20% lainnya yang tinggal di negara-negara miskin hanya menerima 1,4%. Pada tahun 1996, sejak tiga dekade yang lalu, hanya ada 15 negara yang mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi, sementara 89 negara lainnya justru terperangkap dalam kondisi ekonomi yang lebih buruk dibanding 10 tahun sebelumnya. Di level negara yang sedang berkembang , ada 70 negara yang mengalami penurunan tingkat pendapatan dibanding tahun 1960-an dan 1970-an. Dengan demikian keuntungan ekonomi hanya berputar di tingkat sejumlah kecil negara dan telah menjadi dampak buruk bagi banyak negara lainnya (UNDP,1996). Laporan tersebut bahkan diperkuat oleh UNCTAD menyangkut dinamika dan ekses pembangunan dan perdagangan dunia tahun 1997. Sejak dekade 1980-an ekonomi dunia dicirikan oleh ketidakmerataan dan kesenjangan yang makin lebar (UNCTAD,1997:Bab IV-VI) terutama pada segi pendapatan. Pada tahun 1965 rata-rata pendapatan per kapita dari negara-negara industri yang tergabung dalam G7 mencapai 20 kali lipatnya dari 7 negara termiskin di dunia dan tahun 1995 menjadi 39 kali lipatnya.[10]

Dalam kasus Sub Sahara Afrika, Bank Dunia (2000) memperkirakan terjadi penurunan pendapatan per kapita sebesar 25% sejak tahun 1987. Hal ini tentu saja menjadi kegagalan nyata dari proyek neoliberalisme di Afrika. Ketimpangan serupa juga terjadi di wilayah domestik. Penumpukan kekayaan akibat kompetisi yang tidak seimbang memicu kesenjangan pendapatan yang cukup ekstrim. Masih dalam laporan UNCTAD, pada tahun 1997 pendapatan 20% penduduk terkaya semakin meningkat hampir disetiap negara. Sedangkan 20% penduduk miskin justru tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan (diberbagai negara, rata-rata pendapatan perkapita 20% penduduk termiskin kurang dari sepersepuluh pendapatan perkapita dari 20% penduduk terkaya). Fenomena ini ketidakmerataan ini terjadi diseluruh wilayah termasuk Asia Timur, Amerika Latin, dan Afrika.

Di sektor investasi juga mengalami tren yang sama. Lewat kebijakan investasi langsung atau FDI, terbuka peluang untuk melarikan modal keluar negeri selain menciptakan kekayaan MNC yang bahkan lebih tinggi dibanding negara. Pada tahun 1992, 172 dari 200 MNC yang berasal dari negara maju mampu menginvestasikan modal sebesar US$ 2 triliun sebagai bentuk investasi langsung.[11] Sementara menurut Hirst dan Thompson dalam konteks perdagangan, lebih banyak terjadi antar MNC dibanding ke perusahaan domestik atau usaha kecil menengah rakyat. Hampir 40% perdagangan dunia terjadi antara perusahaan yang sebenarnya dikuasai oleh satu perusahaan induk. Lebih parah lagi untuk komoditas tertentu dikontrol oleh segelintir MNC. Misalnya, 6 perusahaan menguasai 90% perdagangan gandum dunia: MNC juga mengontrol 80% dari seluruh lahan pertanian untuk ekspor padi.[12]  Lebih dari semuanya, MNC mengontrol sekitar 70% dari seluruh perdagangan dunia.

Berdasarkan data dalam human development report tahun 2000 dan 2002, pendapatan 1% penduduk terkaya didunia setara dengan 57% pendapatan orang termiskin. Kesenjangan pendapatan antara 20% orang terkaya dengan 20% penduduk termiskin di dunia meningkat dari 30:1 di tahun 1960 menjadi 74:1 di tahun 1999. Bahkan angka ini diramalkan akan terus meningkat menjadi 100:1 di tahun 2015. Pada tahun 1999-2000 2,8 miliar orang hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari. 840 juta orang hidup dengan gizi buruk, dan 2,4 miliar orang tidak mempunya akses dengan air bersih. Hal ini bahkan perparah oleh kematian bayi dan ibu miskin akibat penyakit yang sebenarnya dapat diatasi dengan angka yang terus meroket.

Kesimpulan

Analisa marxisme terhadap globalisasi memiliki kecenderungan dan karakter yang sangat khas dibanding perspektif lain. Hal ini diindikasikan lewat logika dan model eksplanasi yang menitikberatkan pada proses dialektika kondisi material yang bersandar pada corak produksi masyarakat. Selanjutnya , perspektif Marxian memberikan ruang khusus bagi analisa historis menyangkut tahap perkembangan sejarah masyarakat. Oleh karenanya, globalisasi perlu dilihat sebagai suatu proses dan produk dialektika sejarah yang berbasis pada kepentingan ekonomi-politik. Neoliberalisme lewat proyek globalisasi dianggap sebagai konsekuensi sistemik dari logika dan mekanisme internal kapitalisme. Sistem ini berwatak sangat progresif dengan orientasi akumulasi kapital yang tak terbatas. Kemunculan globalisasi adalah produk bentuk imperialisme baru yang merefleksikan antagonisme kelas sekaligus ketimpangan kelas yang sangat mencolok.

*Penulis adalah mahasiswa pasca-sarjana UGM, alumni jurusan Ilmu Hubungan Internasional Unhas. 

Daftar Pustaka:

Tucker, Robert C, The Marx-Engels Reader, W.W.Norton & Company,Inc., USA, 1972

Brewer, Anthony, Marxist theory of imperialism, rouledge press, new York,2001

Wolff jonathan, why read marx today, oxfor university press, England,2002

Hirst dan Thompson, globalisasi adalah mitos,yayasan obor Indonesia, Jakarta,1996

Petras, James dan Veltmeyer, Henry, Imperialisme Abad 21, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004

Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir, Qalam, Jogjakarta, 2004

Chomsky, Noam, Memeras Rakyat Neoliberalisme dan Tatanan Global, Profetik, Jakarta. 2005.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Steger, Manfred B, Globalisme-Bangkitnya Ideologi Pasar-, Lafadl, Yoyakarta, 2004.

Khor,martin,globalisasi: perangkap Negara-negara selatan, Yogyakarta, cindelaras,2001

Coen Husain pontoh, mcglobal gombal:globalisasi dalam perspektif sosialis,Yogyakarta, cubic,2001

Harvey, David, Neoliberalisme Dan Restorasi Kelas Kapitalis, Resist Book, Yogyakarta, 2009

Website:

http://indoprogress.blogspot.com/2010/12/relevansi-teori-imperialisme/arianto sangaji/_9012.html#uds-search-results

http://indoprogress.blogspot.com/2009/08/neoliberalisme-perspektif/coen husain pontoh/-kelas.html

---

[1] Marx, karl, a contribution to critique of political economy (preface), 1857

[2] Hirst dan Thompson, globalisasi adalah mitos,yayasan obor Indonesia, Jakarta,1996,hal 32-33

[3] Sangaji, arianto, relevansi teori imperialism,,www.indoprogress.blogspot.com..diakses tanggal 11 januari 2011

[4] Marx, karl, communist manifesto, hal 36, 37,1848

[5] Marx, karl, german ideology, dalam jonatah wolf, why read marx today, oxfor university press, England,2002

[6] Petras dan veltmeyer, imperialism abad 21, kreasi wacana,Yogyakarta,2002,hal  10

[7] Coen Husain pontoh, neoliberalisme, perspektif kelas,dari www.indoprogress.blogspot.com.diakses tanggal 11 januari 2011

[8] Brewer, Anthony, Marxist theory of imperialism, rouledge press, new York,2001, page 88

[9] Marx and Engels Reader, edited by Robert Tucker, in manifesto for communist party,W.W.Norton & Company,New York USA,1978,Hal.

[10] UNDP dalam martin khor,hal 19.

[11] Pontoh husain,dalam,mcglobal gombal,Yogyakarta,cubic0,hal xxi

[12] Ibid.

Baca selengkapnya »